{"id":813,"date":"2026-06-04T03:08:10","date_gmt":"2026-06-04T03:08:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/?p=813"},"modified":"2026-06-04T03:08:10","modified_gmt":"2026-06-04T03:08:10","slug":"mengapa-koruptor-di-tiongkok-dan-korea-utara-dijatuhi-hukuman-mati-tetapi-di-indonesia-tidak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/?p=813","title":{"rendered":"Mengapa Koruptor di Tiongkok dan Korea Utara Dijatuhi Hukuman Mati, tetapi di Indonesia Tidak?"},"content":{"rendered":"
Oleh; Robert CH. Sitorus,S.H (Advokat)<\/strong><\/span><\/h6>\n

Dua negara yakni, Tiongkok dan Korea Utara merupakan negara yang benar benar memberantas pelaku korupsi dengan melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.
\nDua negara tersebut membuktikan negaranya komitmen dan serius untuk memberantas korupsi yang merupakan kejahatan serius yang dianggap berdampak luas terhadap kehidupan negara, mulai dari kerugian keuangan negara, terhambatnya pembangunan, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menanggulangi kejahatan ini, termasuk dalam hal pemberian sanksi hukum.
\nTiongkok: Hukuman Berat untuk Efek Jera
\nDi Tiongkok, korupsi dipandang sebagai ancaman besar terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi dalam jumlah besar atau menyebabkan kerugian signifikan.
\nDalam beberapa kasus, pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, tidak semua vonis langsung dieksekusi, karena sebagian dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup setelah masa evaluasi tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera yang kuat dan menjaga disiplin aparat negara.
\nKorea Utara: Hukuman Ekstrem dalam Sistem yang Tertutup
\nDi Korea Utara, sistem hukum dikenal sangat ketat dan terpusat pada kekuasaan negara. Korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan tindakan yang dianggap merugikan negara dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat.
\nDalam sejumlah laporan internasional, hukuman terhadap pelanggaran berat dapat mencakup hukuman ekstrem, termasuk hukuman mati. Namun, informasi mengenai proses hukum di negara tersebut sangat terbatas karena sistem peradilannya yang tidak terbuka.
\nIndonesia: Tidak Menerapkan Hukuman Mati untuk Korupsi
\nBerbeda dengan Tiongkok dan Korea Utara, Indonesia tidak menerapkan hukuman mati khusus untuk kasus korupsi dalam praktik hukumnya.
\nAlasannya antara lain:
\nSistem hukum menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia)
\nIndonesia mengakui hak hidup sebagai hak fundamental yang dilindungi konstitusi dan prinsip HAM internasional.
\nKorupsi tidak selalu dikategorikan sebagai kejahatan yang layak hukuman mati
\nWalaupun korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), penerapan hukuman mati masih sangat terbatas dan kontroversial.
\nFokus pada pemulihan kerugian negara
\nSistem hukum Indonesia lebih menekankan pada:
\npidana penjara
\ndenda
\nperampasan aset hasil korupsi
\nPertimbangan hukum dan praktik peradilan
\nDalam praktiknya, pembuktian, proporsionalitas hukuman, serta standar HAM menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan vonis.
\nPerbandingan Pendekatan Hukum
\nPerbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani korupsi.
\nTiongkok dan Korea Utara cenderung menggunakan pendekatan hukuman yang sangat keras untuk efek jera, sementara Indonesia lebih mengedepankan aspek hukum, HAM, dan pemulihan kerugian negara.<\/p>\n

Perbedaan dengan Negara Lain
\nBerbeda dengan Tiongkok dan Korea Utara, banyak negara lain, termasuk Indonesia, umumnya tidak menerapkan hukuman mati khusus untuk kasus korupsi. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa pidana penjara, denda besar, serta perampasan aset hasil korupsi.
\nPerbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam memandang korupsi, tergantung pada sistem politik, hukum, dan kebijakan pemerintah masing-masing.<\/p>\n

Penerapan hukuman berat terhadap koruptor di beberapa negara menunjukkan bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Namun, efektivitas hukuman mati sebagai alat pemberantasan korupsi masih menjadi perdebatan global, antara efek jera dan prinsip hak asasi manusia.
\nPerdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor masih terus berlangsung di berbagai negara. Sebagian pihak menilai hukuman berat diperlukan untuk memberikan efek jera, sementara pihak lain menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan reformasi sistem hukum yang lebih menyeluruh.<\/p>\n

Kesimpulan
\nPerbedaan penanganan korupsi di Tiongkok, Korea Utara, dan Indonesia menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan hukum yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan, prinsip hukum, dan pandangan terhadap hak asasi manusia.
\nTiongkok dan Korea Utara menerapkan hukuman yang sangat berat, bahkan hukuman mati, sebagai bentuk efek jera dan kontrol ketat terhadap pejabat negara. Sementara itu, Indonesia tidak menerapkan hukuman mati dalam praktik pemberantasan korupsi, karena lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, proses hukum yang berkeadilan, serta pemulihan kerugian negara melalui penjara, denda, dan perampasan aset.
\nPada akhirnya, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, transparansi, serta integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.(***).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh; Robert CH. Sitorus,S.H (Advokat) Dua negara yakni, Tiongkok dan Korea Utara merupakan negara yang…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":814,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=813"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":815,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/813\/revisions\/815"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediafajarnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}